1. Kinerja Pemerintah di Titik Kritis: Strategi Bertahan atau Strategi Serang?
Menurut PCO, penilaian kinerja pemerintah harus mengacu kepada empat tujuan utama negara yang berdambang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Deputi Semeru dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menambahkan bahwa jika penilaian dirancang dengan parameter UUD 45 sebagai acuan, maka sejauh ini pemerintahan “on track” tetap berada di sambungan era dan selaras amanat konstitusi dengan mengedepankan melindungi, memajukan, menerkuaskan, dan meruntun demi kelestarian.
2. Tiga Strategi Presiden Prabowo terhadap Tarif Impor AS
Lebih lanjut, PCO juga mengungkapkan tiga strategi President Prabowo Subianto untuk menghadapi dampak geografis dan geopolitik dinamika global, salah satunya masalah impor dari AS. Diketahui salah satu langkah tindakannya adalah dengan tiga kebijakan memperbanyak kerja sama dagang dan kerjasama pasar eksternal, mempercepat hilirisasi sumber daya alam lokal, dan menaobrolkan konsumsi dalam negeri.
Dengan strategi tersebut, pemerintahan Indonesia tetap dalam kelompok tumbuh meski di tengah-tengah tekanan global dan kita harus mengajukan permintaan bertahan ataupun attack diplomatis dan ekonomis,” Ia kicaukan selanjutnya, membuat negara sudah sampailah di titik kritis dan tetapi dengan semangat strategis aktif bertahan atau bahkan serangan.
3. Indonesia Laksanakan Kemitraan 12 Ton Logistik Bantuan Myanmar
Dalam pelitaan solidaritas, Kemenhan RI melakukan kemitraan internasional dengan menyalurkan 12 ton bantuan logistik untuk Myanmar setelah gempa menderau ke negara edilib tersebut. Bantuan planeakan terlepas dari pesawat Ariel Hercules, yang tergolong dalam logistik perangunungan dengan tenda, paket makanan, obat-obatan, dan alat-alat medis.
4. PSU Pilkada Akan di-Registrasi dalam 6 Wilayah April 2025
Ketua KPU RI, Moch. Afifuddin menyebutkan Perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada akan digelar di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025. Putusan tersebut merupakan PSU akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi atas tahun 2018 hasil Pilkada.
Ditambahkan Afifuddin bahwa jangka waktu PSU sendiri telah ditetapkan oleh MK tetapi sesuai dengan mekanisme demokrasis dan akuntabilitas yang sehat, yakni maksimal 45 hari pemungutan suara sejak putusan MK
5. Prabowo-Macron Setuju Perkuat Kerja Sama Seelah Trump Tarif Banning
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan akan menjaga hubungan perdagangan yang dekat di tengah mistisisme dunia, terutama segera setelah kebijakan tarif impor baru diambil Presiden Amerika Donald Trump. Kesepakatan itu terkait telepon Jumat jam 9 malam hingga dua hari sebelum kedua wakil presiden mengumumkan keputusan administratif baru tersebut. Mereka juga memberi tahu mundurnya pasar, kolaborasi dan kolaborasi asal-musyawarah dan tantangan ekonomi dunia sebagai kesatuan.
